Indonesia tidak perlu ikut lomba membangun model kecerdasan artifisial paling canggih di dunia. Itu pandangan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, yang ia sampaikan secara terbuka.

"Indonesia tidak akan membangun model AI paling canggih di dunia, tidak dalam dekade ini, dan kemungkinan besar tidak juga pada dekade berikutnya," kata Nezar dalam pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power, seperti dikutip JawaPos pada 2 November 2026. Ini forum yang sama tempat ia menantang instansi pemerintah memangkas waktu layanan dengan AI (baca di sini).

Kenapa tidak

Menurut Nezar, pengembangan model AI terdepan masih dikuasai Amerika Serikat dan China. Kedua negara itu punya empat hal dalam skala besar: modal, tenaga ahli, chip, dan pasokan energi.

Lalu apa strateginya

Nezar menawarkan dua jalan:

  1. Memanfaatkan model terbaik yang sudah ada untuk memperbaiki layanan pemerintah, mendorong produktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kita perlu untuk memanfaatkan model-model terbaik di dunia untuk mentransformasi pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat kita lebih cepat daripada negara lain," ujarnya.
  2. Memperkuat posisi di rantai nilai AI, sesuai tema pelatihannya: Indonesia sebagai middle power, negara menengah yang tidak memimpin teknologi inti tetapi punya peran penting di rantai pasoknya.

Bagaimana ini cocok dengan kedaulatan AI?

Pernyataan ini terdengar berbeda dari wacana sovereign AI yang ramai belakangan, seperti usulan koalisi AI berdaulat dari Wantiknas (baca di sini) dan rencana Danantara di chip dan pusat data (baca di sini). Sebenarnya keduanya bisa berjalan bersama:

  • Kedaulatan tidak harus berarti membangun model terbesar. Indonesia bisa menguasai lapisan lain: data, pusat data dan listrik (baca soal MoU PLN-Telkom), model kecil berbahasa lokal seperti Sahabat-AI (baca di sini), serta aplikasinya.
  • Risiko ketergantungan tetap ada. Jika layanan publik bergantung pada model asing, Indonesia perlu memastikan data warga terlindungi dan ada pilihan pengganti jika akses atau harga berubah. Di hari yang sama, Sekjen Komdigi Ismail juga mengingatkan bahaya Indonesia hanya menjadi pasar (baca di sini).

Thailand, misalnya, didorong menempuh jalan berbeda dengan mengembangkan model sendiri (baca di sini). Pilihan Indonesia akan terlihat lebih jelas dalam Peta Jalan AI Nasional yang masih menunggu tanda tangan Presiden (baca di sini).

Sumber