Dunia AI makin terbelah menjadi dua kutub: Amerika Serikat dan China. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) menilai Indonesia tak perlu memilih salah satunya. Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Akbar Habibie, mengusulkan "jalan tengah": koalisi negara-negara non-AS dan non-China untuk membangun sistem AI alternatif dengan kualitas yang setara.
Usul itu ia sampaikan dalam diskusi "Kedaulatan Digital Indonesia: Realistis atau Utopis?" di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Ide ini digagas Wantiknas bersama Habibie Center.
Siapa calon mitranya
Ilham menyebut negara dengan kapasitas teknologi memadai, seperti Jepang, India, dan negara Eropa termasuk Swedia dan Inggris. Tujuannya memperluas pilihan teknologi dan mengurangi risiko ketergantungan strategis pada satu penyedia.
Alasannya: akses bisa dicabut
Ilham mencontohkan kebijakan pemerintah AS yang, menurutnya, membatasi layanan cloud tertentu hanya untuk pemegang paspor Amerika. Kami belum bisa memverifikasi rincian kebijakan yang ia maksud. Namun pesannya jelas: teknologi yang hari ini terbuka bisa saja tertutup besok, mengikuti keputusan negara atau perusahaan penyedianya.
Kedaulatan bukan berarti membuat semuanya sendiri
Bagian paling menarik dari argumen Ilham adalah definisinya. Kedaulatan, katanya, adalah punya pilihan dan tidak bisa didikte, bukan memproduksi seluruh teknologi secara mandiri. Ia mencontohkan pasar cloud (Google, AWS, Cloudflare) dan peralatan telekomunikasi (Ericsson, Nokia, Huawei). Selama ada kompetisi yang sehat, ketergantungan menjadi hubungan profesional, bukan kerentanan. Yang perlu ditentukan adalah sektor strategis mana yang tidak boleh terlalu bergantung pada pihak luar.
Konteks Indonesia
Indonesia sudah punya beberapa pijakan. Ada model lokal seperti Sahabat-AI dari GoTo dan Indosat, yang dikembangkan bersama AI Singapore. TelkomGroup juga meluncurkan AI ModelHub. Di luar negeri, Kanada baru saja menunjukkan versi lain dari strategi ini dengan membeli saham perusahaan AI lokalnya, Cohere. Cohere sendiri merger dengan Aleph Alpha dari Jerman, sehingga menjadi contoh nyata kolaborasi AI lintas negara non-AS-non-China.
Pertanyaan yang belum terjawab: apakah usul ini akan menjadi kebijakan pemerintah, atau tetap sebagai wacana lembaga penasihat. Hingga kini belum ada pengumuman resmi pemerintah soal koalisi semacam itu.
