Indonesia pernah mengalami ini: layanan over the top (OTT) seperti aplikasi pesan dan video tumbuh pesat di atas jaringan operator telekomunikasi, tetapi sebagian besar nilai ekonominya dinikmati perusahaan global. Pemerintah tidak ingin pola itu terulang di era kecerdasan artifisial.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail mengajak operator telekomunikasi nasional menyatukan kekuatan lewat strategi yang ia sebut Indonesia Incorporated. Ajakan itu disampaikan dalam diskusi panel Lintas Teknologi Solutions Day 2026 di Jakarta, 31 Oktober 2026, seperti diberitakan Technology Indonesia.
"Kita dapat remah-remahnya saja"
"Kalau pendekatan ini berjalan terus, kita akan menyiapkan karpet merah buat pemain global dan kita hanya menjadi pasar. Para operator hanya akan menjadi saluran bisnis mereka, jadi kita dapat remah-remahnya saja," kata Ismail.
Solusi yang ditawarkan: pemerintah dan operator duduk satu meja menyusun model bisnis dan strategi negosiasi bersama dengan pemain AI global. Kemkomdigi akan berperan sebagai orkestrator. Modal utamanya adalah pasar Indonesia yang besar.
Bersaing, tapi tahu kapan bekerja sama
Ismail menegaskan persaingan antaroperator tetap perlu demi layanan terbaik. Namun, untuk setiap lapisan ekosistem AI, mulai dari infrastruktur, komputasi, hingga layanan, belanja dan negosiasi sebaiknya dilakukan bersama. "Kita harus membangun daya tawar sebagai bangsa, bukan sebagai perusahaan yang datang sendiri-sendiri," ujarnya. Ia menyebut AI sebagai masalah kedaulatan, termasuk kedaulatan data dan kedaulatan digital.
Konteks dan pertanyaan terbuka
Gagasan ini sejalan dengan arah sovereign AI yang makin sering disebut pemerintah, misalnya usulan Wantiknas soal koalisi AI berdaulat (baca di sini) dan ambisi Danantara di chip AI dan pusat data (baca di sini). Operator juga sudah punya pengalaman sendiri: Indosat bersama GoTo mengembangkan Sahabat-AI (baca di sini).
Namun, beberapa hal belum dijelaskan:
- Bentuk konkretnya. Apakah berupa konsorsium, perjanjian pengadaan bersama, atau kebijakan wajib? Belum ada rincian.
- Persaingan usaha. Negosiasi harga bersama antarpesaing perlu dirancang hati-hati agar tidak bertentangan dengan aturan persaingan usaha.
- Manfaat untuk pengguna. Posisi tawar yang lebih kuat seharusnya berujung pada layanan AI yang lebih murah, aman, dan memakai bahasa lokal, bukan hanya pembagian pendapatan yang lebih besar.
