Dunia sedang berdebat: apakah AI harus dikembangkan secepat mungkin, atau justru perlu direm karena risikonya? Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid punya jawaban untuk Indonesia: tentukan sendiri.

Apa yang disampaikan

Menurut ANTARA, Meutya menyampaikan hal ini di Bali Tech Week 2026 di Sanur, Bali, Senin, 19 Oktober 2026. "Kita, Indonesia, perlu meyakini bahwa kecepatan kita tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi. Tapi, kita tentukan sendiri secara berdaulat," katanya.

Meutya mencontohkan dua kubu dalam perdebatan global. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong inovasi AI dipercepat. Di sisi lain, sejumlah perusahaan teknologi menilai pengembangan AI sudah terlalu cepat dan perlu diperlambat karena risikonya.

Kecepatan yang sesuai kapasitas

Menurut Meutya, Indonesia perlu menemukan kecepatan yang pas dengan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya yang tersedia, agar langkah pemerintah, perusahaan teknologi, dan pihak lain bisa selaras. Untuk itu, pemerintah butuh masukan dari ahli dan pelaku industri. "Karena inovasi harus tumbuh, tapi perlindungan terhadap kebutuhan manusia yang mendasar harus juga terlindungi," ujarnya.

Komdigi memanfaatkan Bali Tech Week, yang berlangsung 19–23 Oktober dan diikuti lebih dari 4.000 peserta dari 32 negara, untuk menghimpun masukan. Meutya juga menyebut pemerintah sedang menyiapkan regulasi dan peta jalan pengembangan AI, serta menjalankan program peningkatan talenta digital.

Apa artinya bagi Anda

"Berdaulat" di sini bukan berarti menutup diri dari teknologi luar. Maksudnya, keputusan soal seberapa cepat AI dipakai, di bidang apa, dan dengan perlindungan apa, diambil berdasarkan kebutuhan Indonesia sendiri.

Semangat ini juga terlihat di panggung yang sama. Di Bali Tech Week, GoTo merilis model AI open-source yang paham bahasa daerah, dan KORIKA menyiapkan peluncuran inisiatif AI nasional. Negara tetangga pun bergerak serupa: Thailand kini didorong membangun model AI sendiri.

Yang perlu dicermati

Pernyataan ini masih berupa arah kebijakan. Rinciannya akan terlihat dalam peta jalan AI dan Perpres etika AI yang sedang disiapkan. Pertanyaan kuncinya: bagaimana "kecepatan yang tepat" itu diukur, dan siapa saja yang dilibatkan dalam menentukannya.

Sumber

  • ANTARA, "Menkomdigi: Indonesia perlu tentukan sendiri kecepatan pengembangan AI": https://www.antaranews.com/berita/5796509/menkomdigi-indonesia-perlu-tentukan-sendiri-kecepatan-pengembangan-ai