Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan bahwa algoritma kecerdasan artifisial yang dipakai di Indonesia harus mencerminkan keragaman masyarakatnya. Jika tidak, AI justru bisa menyeragamkan cara orang Indonesia melihat dunia.

Dalam pernyataan yang dikutip Berita Nasional dan ANTARA pada 1 November 2026, Meutya menyebut satu per satu daerah: Maluku, Papua, Aceh, Medan, Makassar, Bali, Jambi, Kalimantan. Menurutnya, algoritma tidak boleh membuat anak-anak dari Sabang sampai Merauke melihat hal yang sama. Tanpa pengaman, kebiasaan dan selera masyarakat bisa menjadi seragam.

Dua masalah data yang "Jawa-sentris"

Meutya menguraikan dua risiko jika AI hanya dilatih dengan data dari Jakarta atau Jawa:

  1. Datanya tidak valid. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah dan konteks budaya yang berbeda. Model yang hanya belajar dari satu wilayah akan salah memahami pengguna di wilayah lain.
  2. AI cenderung menyenangkan penggunanya. Ia menyebut AI kerap "memberikan validasi, bukan informasi". Artinya, sistem bisa memperkuat apa yang sudah diyakini pengguna alih-alih memberi gambaran yang utuh.

Poin kedua ini sejalan dengan kekhawatiran global soal model bahasa yang terlalu "menjilat" (sycophancy). Bedanya, di Indonesia masalah itu bertemu dengan ketimpangan data antardaerah.

Agentic AI: manusia tetap memutuskan

Meutya juga menyinggung agentic AI, yaitu sistem AI yang bisa bertindak sendiri, bukan hanya menjawab. Pesannya tegas: "Keputusan akhir harus ada di tangan manusia." Ia menyebut Indonesia perlu menunjukkan "kepemimpinan dalam AI", bukan sekadar menjadi pengguna. Pesan serupa sebelumnya disampaikan Wamenkomdigi Nezar Patria soal risiko agen AI di sektor keuangan dan kesehatan (baca di sini).

Kaitannya dengan model AI lokal

Pernyataan ini relevan dengan upaya membangun model bahasa yang lebih "Indonesia". Salah satunya Sahabat-AI, model terbuka yang dilatih dengan bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Bali (baca: Apa itu Sahabat-AI). Namun, contoh itu juga menunjukkan tantangannya: bahasa daerah di Indonesia timur masih jauh lebih sedikit datanya dibanding bahasa di Jawa dan Sumatra.

Pernyataan menteri belum disertai rincian kebijakan, misalnya kewajiban audit bias, standar data pelatihan, atau insentif pengumpulan data bahasa daerah. Rambu umumnya kemungkinan akan masuk ke Perpres Etika AI yang kini dalam proses penandatanganan (baca: dua Perpres AI).

Apa artinya bagi pengembang

  • Uji produk AI dengan pengguna dari berbagai daerah, bukan hanya Jabodetabek.
  • Dokumentasikan asal data pelatihan, termasuk wilayah dan bahasanya.
  • Sediakan cara bagi pengguna untuk melaporkan jawaban yang bias atau salah konteks.

Sumber