Ketika orang membicarakan sovereign AI, biasanya yang dimaksud adalah pusat data atau model berbahasa lokal. Kanada mengambil langkah yang lebih langsung: pemerintahnya membeli saham perusahaan AI dalam negeri. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan Ottawa akan berinvestasi hingga C$1,6 miliar di Cohere, lab AI asal Toronto. Pengumuman itu disampaikan Kamis (29/10/2026), saat Kanada menjamu para pemimpin Uni Eropa di Montreal.
Angka-angkanya
- Investasi pemerintah merupakan bagian dari putaran pendanaan dengan target C$7 miliar, dipimpin Schwarz Group dari Jerman (induk Lidl dan Kaufland).
- Putaran ini menilai Cohere sekitar C$36 miliar.
- Schwarz sebelumnya menjanjikan C$780 juta pada April, terkait merger Cohere dengan pengembang AI Jerman, Aleph Alpha.
- Investor lain termasuk Nvidia dan Bell Canada.
- Cohere berjanji menanam setidaknya C$1,7 miliar untuk infrastruktur komputasi baru di Kanada hingga 2030.
- Cohere mengklaim pendapatan berulang tahunannya tumbuh 165% per tahun hingga kuartal III, dengan 300 pelanggan.
Satu catatan: Cohere baru menyelesaikan penutupan awal putaran ini dan tidak menyebut berapa dana yang sudah terkumpul.
"Cohere akan tetap Kanada"
Carney menegaskan Cohere akan tetap berbadan hukum dan berkantor pusat di Kanada. Kanada, katanya, tidak akan menunggu masa depan AI ditentukan di tempat lain oleh pihak yang tidak dikenal atau tidak dipercaya warganya. Investasi ini sekaligus menjadi jaminan agar perusahaan AI unggulan dalam negeri tidak pindah atau dibeli pihak asing.
Pelajaran untuk Indonesia
Model Kanada menarik karena menggabungkan tiga hal: modal negara, mitra dari negara sekutu non-AS (Jerman), dan syarat lokasi. Ini mirip gagasan "jalan tengah" yang baru saja diusulkan Wantiknas, yaitu koalisi AI negara non-AS dan non-China. Bedanya, Kanada punya lab AI kelas dunia untuk didukung, sementara Indonesia masih membangun fondasi lewat model seperti Sahabat-AI dan investasi Danantara.
Pertanyaan yang tetap berlaku di mana pun: apakah negara pandai memilih pemenang, dan bagaimana mengelola konflik kepentingan saat pemerintah sekaligus menjadi pemegang saham dan regulator.
